Pengusaha Minta Bunga Turun
Ade, " Bisa Mendorong Terjadinya Deindustrialisasi"
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar mendesak pemerintah menurunkan suku bunga perbankan sebab selama ini tingginya bunga kredit bank merupakan salah satu faktor yang membuat produk kita kalah bersaing, apalagi dihadapkan pada konteks perdagangan bebas.
"Dengan bunga perbankan yang berlaku saat ini membuat sektor riil relatif berjalan di tempat. Malah ke depan dengan berbagai persaingan, sektor produksi terancam terjadi kehancuran jika tak ada penurunan bunga," ujar Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno di Bandung, Selasa (9/2).
Menurut Agung, dengan bunga kredit perbankan saat ini yang berkisar antara 13-16 persen, sektor riil sulit menghasilkan produk dengan harga kompetitif. Kondisi itu berbanding terbalik dengan negara-negara kompetitor industri nasional, misalnya di negara Cina tingkat bunga kredit perbankan yang berlaku berkisar antara 4- 6 persen per tahun.
Artinya dengan beban biaya bunga yang jauh lebih ringan, produk-produk Cina bisa dengan leluasa mengatur harga jual untuk bersaing dengan produk Indonesia.
"Jika kondisi ini tetap dibiarkan, dipastikan sektor produksi nasional akan mati satu per satu karena jika suatu produk sudah kalah bersaing, apalagi di pasar lokal yang menjadi basis pasar mereka, artinya kebangkrutan hanya menunggu waktu," katanya .
Sementara Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jabar Ade Sudradjat, mengatakan, bunga perbankan yang tinggi mendorong terjadinya deindustrialisasi di Indonesia karena tingginya bunga bank membuat produk tidak bisa bersaing. Hal ini juga akan mendorong industriawan beralih menjadi pedagang yang mempercepat deindustrialisasi.
"Yang saya tidak paham, pemerintah ini sepertinya santai-santai saja dengan bunga tinggi. Padahal sudah hampir 40 tahun, tanpa menghitung orde lama karena perekonomian belum berkembang, suku bunga Indonesia bertahan di atas dua digit (di atas 10 persen-red.)," katanya.
Menurut Ade, saat ini di Asia tinggal Indonesia dan Pakistan yang suku bunga perbankannya masih di atas 10 persen. Kamboja juga dua digit, tetapi mata uang yang dipakai sektor riil di sana adalah dolar AS, yang suku bunganya di bawah 10 persen. Anehnya, hal ini sepertinya ditanggapi biasa-biasa saja.
Terbukti, tambah Ade, belakangan terjadi berbagai anomali tapi tak pernah diributkan sebagai hal yang tidak normal. Seolah-olah suku bunga kredit bank tidak bisa terpengaruh perubahan apa pun. Misalnya BI rate yang terus turun hingga Februari 2010 ditentukan 6,5 persen, sepertinya tak harus diikuti penurunan bunga bank.
Begitupun inflasi 2009 yang bisa dikendalikan hingga 3,5 persen, juga tak membuat bunga perbankan turun. Yang paling aneh, perbankan seperti dibiarkan memberlakukan spread bunga besar dengan bunga deposito 6-6,5 persen perbankan memberlakukan bunga kredit 13-16 persen, selisih lebih dari 6 persen.
"Tentunya perilaku perbankan ini bukan tidak bisa diubah. Tingkat bunga bank bisa didorong untuk turun asal pemerintah mau melakukan itu," katanya.
Sementara Manager Badan Promosi Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kadin Kota Bandung Bambang Tris Bintoro mengatakan, untuk kalangan pengusaha mikro dan kecil, masalah suku bunga perbankan relatif tak ada artinya, karena untuk mendapatkan akses pendanaan dari bank pun masih tetap sulit.
"Setidaknya ini yang dialami 2.000-an pengusaha mikro dan kecil mitra binaan BPPKU Kadin Kota Bandung. Seingat saya tak ada perubahan dalam hal intermediasi bank untuk pengusaha mikro dan kecil," katanya. (A-135)*** (sumber : PR)